Berita Terkini

Sekwan Tuba Lempar Tanggungjawab
TULANGBAWANG - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (D
DPU Tuba Pastikan Jalan Provinsi Dibangun
TULANGBAWANG - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tulangbawang memast
BPMPD Usulkan Anggaran Perbaikan Pasar dan Kantor Desa
LAMPURA - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des
9 Bulan, Honor THL di Pemkab Waykanan Belum Dibayar
WAYKANAN – Wakil Bupati Waykanan Raden Nasution mengaku pr
Lampura Terima Penghargaan PDT Terbaik
LAMPURA - Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mener
MUI Mesuji Ajak Warga Tolak ISIS
MESUJI - Pengurus MUI Mesuji bekerja sama dengan Ponpes Zain
Pasien Pengguna JKN di RSUDM Capai 2 Ribu
TULANGBAWANG - Jumlah pasien pengguna layanan jaminan keseha
DPRD Lampura Tetapkan Pimpinan
LAMPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utar

EOS 650D

Pengunjung

Kami memiliki 54 Tamu online


DPRD Soroti Adanya Pungli Pasar Kedondong

| E-mail Send | Cetak Print | PDF PDF

PESAWARAN - DPRD Pesawaran menyoroti pungutan yang dilakukan KUPT Dinas Pasar Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Syamsulidar, sebesar Rp300-350 kepada para pedagang setempat yang akan menghuni lokasi kios/toko baru.

Menurut, Ruly Juanda, Anggota Konisi B, Bidang Perekonomian  DPRD Pesawaran saat dimintakan komentarnya, Kemarin (10/4) mengatakan apa yang dilakukan oleh  KUPT Pasar tersebut jelas merupakan pungli.

Dia beralasan pungutan tersebut disamping tidak memiliki alasan pembenarnya, juga  berdasarkan ketentuan baik juklak juknisnya peruntukan toko/kios yang baru rampung dibangun tersebut, sudah semestinya diserahkan pada para pedagang di pasar tersebut.

Terlebih kepada mereka yang toko/kiosnya terkena pembangunan, tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun. “Apapun dalih yang diutarakan KUPT sebagai pembenaran dari pungutan itu, jelas telah menyalahi aturan. Itukan pembagiannya gratis tidak ada biayanya lagian hak pedagang hanya sebatas hak guna pakai saja, tidak lebih dari itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan Ruly, dia bersama teman - teman dikomisi B, tidak menutup kemungkinan akan lebih memperdalam persoalan ini, untuk mendapatkan kejelasan tentang pungutan yang dilakukan oknum KUPT, terlebih dasar dari dilakukan penerapan  pungutan atas para pedagang tersebut. “Kita dan teman-teman komisi B, berencana akan mengkroscek kebenaran dari adanya pungutan itu, sekaligus mengetahui dasar pembenarnya, kalau hanya untuk beli konci dan gembok masa sebesar itu biayanya,” tukas Ruly.
Mengenai adanya kesepakatan antara KUPT, APPSI dan para pedagang itu hanya alat yang digunakan oknum KUPT untuk melegalkan aksinya.

Sementara KUPT Pasar Kedondong, Syamsulidar, saat dihubungi, membenarkan adanya pengutan tersebut. Dia menjelaskan pungutan dan besaran uang yang harus dikeluarkan oleh para pedagang itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara pihaknya, APPSI dan para pedang di pasar setempat.

Lebih lanjut dikatakannya, kegunaan dari uang hasil kesepakatan itu diperuntukan untuk, pengadaan dan pembiayaan dari, pembelian materai, pembuatan kaleng plat toko dan biaya lain-lainnya. “Kita tidak sembarangan dalam melakukan pungutan dari para pedagang itu, semua sudah merupakan hasil kesepakatan tertulis dan telah ditandatangani diatas materai, antara, kita, APPSI dan para pedagang yang akan menempati lokasi barunya, jadi kita anggap tidak ada masalah,” kilah Syamsulidar.

Disaat sama, Kadis Pasar  Kebersihan dan Pertamanan (DPKP) Kabupaten Pesawaran, Amrullah ketika dikonfirmasi terkait pungutan yang dilakukan bawahannya itu. Dia menegaskan hingga kini pihaknya belum melihat bukti tertulis dari kesepakatan yang telah dibuat pihak-pihak di pasar Kedondong tersebut.

Lagian sambungnya, dia telah berulang kali memanggil KUPT Pasar Kedondong, untuk menghadapnya, tapi sampai kini pun yang bersangkutan belum juga memnuhi panggilannya. “Jadi bagaimana saya akan memberikan komentar, bukti konkrit kesepakatan yang dijadikan alasan pembenar atas pungutan itu, hingga kini saya belum menerima dan melihatnya. Jadi komentar apa yang harus saya ucap,” pungkasnya. (med/mar)