Berita Terkini

Larang CPNS Daftar Dua Tempat
MESUJI - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupa
Pemkab Lampura Bantu Biaya OTD 508 CJH
LAMPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, Lampu
69 Kakam Tuba Ikuti Bimtek di Cipanas
TULANGBAWANG - Sebanyak 69 Kepala Kampung (Kakam) di 8 Kecam
Mantan Kadis Koperasi Dituntut 1,5 Bui
LAMTIM – Mantan Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UMKM Lam
Kejari Tetapkan Ketua Poktan jadi Tersangka
LAMSEL - Setelah diperiksa kurang lebih lima jam, akhirnya K
Wagub Penen Udang Vaname
LAMSEL - Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza, SZP, MBA be
Nesy Mustafa Lantik 11 Ketua PKK Kecamatan
LAMTENG - Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Lampung
23 Randis Belum Dikembalikan
LAMBAR - Sebanyak 23 kendaraan dinas (randis) dari 29 unit y

EOS 650D

Pengunjung

Kami memiliki 62 Tamu online


DPRD Soroti Adanya Pungli Pasar Kedondong

| E-mail Send | Cetak Print | PDF PDF

PESAWARAN - DPRD Pesawaran menyoroti pungutan yang dilakukan KUPT Dinas Pasar Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Syamsulidar, sebesar Rp300-350 kepada para pedagang setempat yang akan menghuni lokasi kios/toko baru.

Menurut, Ruly Juanda, Anggota Konisi B, Bidang Perekonomian  DPRD Pesawaran saat dimintakan komentarnya, Kemarin (10/4) mengatakan apa yang dilakukan oleh  KUPT Pasar tersebut jelas merupakan pungli.

Dia beralasan pungutan tersebut disamping tidak memiliki alasan pembenarnya, juga  berdasarkan ketentuan baik juklak juknisnya peruntukan toko/kios yang baru rampung dibangun tersebut, sudah semestinya diserahkan pada para pedagang di pasar tersebut.

Terlebih kepada mereka yang toko/kiosnya terkena pembangunan, tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun. “Apapun dalih yang diutarakan KUPT sebagai pembenaran dari pungutan itu, jelas telah menyalahi aturan. Itukan pembagiannya gratis tidak ada biayanya lagian hak pedagang hanya sebatas hak guna pakai saja, tidak lebih dari itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan Ruly, dia bersama teman - teman dikomisi B, tidak menutup kemungkinan akan lebih memperdalam persoalan ini, untuk mendapatkan kejelasan tentang pungutan yang dilakukan oknum KUPT, terlebih dasar dari dilakukan penerapan  pungutan atas para pedagang tersebut. “Kita dan teman-teman komisi B, berencana akan mengkroscek kebenaran dari adanya pungutan itu, sekaligus mengetahui dasar pembenarnya, kalau hanya untuk beli konci dan gembok masa sebesar itu biayanya,” tukas Ruly.
Mengenai adanya kesepakatan antara KUPT, APPSI dan para pedagang itu hanya alat yang digunakan oknum KUPT untuk melegalkan aksinya.

Sementara KUPT Pasar Kedondong, Syamsulidar, saat dihubungi, membenarkan adanya pengutan tersebut. Dia menjelaskan pungutan dan besaran uang yang harus dikeluarkan oleh para pedagang itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara pihaknya, APPSI dan para pedang di pasar setempat.

Lebih lanjut dikatakannya, kegunaan dari uang hasil kesepakatan itu diperuntukan untuk, pengadaan dan pembiayaan dari, pembelian materai, pembuatan kaleng plat toko dan biaya lain-lainnya. “Kita tidak sembarangan dalam melakukan pungutan dari para pedagang itu, semua sudah merupakan hasil kesepakatan tertulis dan telah ditandatangani diatas materai, antara, kita, APPSI dan para pedagang yang akan menempati lokasi barunya, jadi kita anggap tidak ada masalah,” kilah Syamsulidar.

Disaat sama, Kadis Pasar  Kebersihan dan Pertamanan (DPKP) Kabupaten Pesawaran, Amrullah ketika dikonfirmasi terkait pungutan yang dilakukan bawahannya itu. Dia menegaskan hingga kini pihaknya belum melihat bukti tertulis dari kesepakatan yang telah dibuat pihak-pihak di pasar Kedondong tersebut.

Lagian sambungnya, dia telah berulang kali memanggil KUPT Pasar Kedondong, untuk menghadapnya, tapi sampai kini pun yang bersangkutan belum juga memnuhi panggilannya. “Jadi bagaimana saya akan memberikan komentar, bukti konkrit kesepakatan yang dijadikan alasan pembenar atas pungutan itu, hingga kini saya belum menerima dan melihatnya. Jadi komentar apa yang harus saya ucap,” pungkasnya. (med/mar)